Jika tertarik untuk memasang iklan, silahkan hubungi Sdr Andi di Wa 0821 8274 9501

Udah dapat THR?

Tips menarik yang recommended banget buat manfaatin THR kamu nih.

Adsense udah Sampai Batas Minimun?

Tahu gak berapa lama surat verivikasi Pin sampai !!

Pernah Selingkuh atau di Selingkuhin?

Ini loh sebab dan akibatnya teman.

Mau Wisata Yang Bebas Parkir?

Ayo datang beberapa destinasi wisata yang ada di Bengkulu berikut ini.

Tahu batu giling kan?

Tahu ngga gimana cara dari pembuatan batu giling tersebut?

Monday, June 1, 2020

Ada Apa Dengan UU MINERBA?



Senin minggu pertama ditanggal 1 juni 2020, bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila yang berlangsung ditengah wabah covid 19 artikel ini ditulis. Kegaduhan tentang bantuan langsung tunai yang saat ini masih menjadi problematika bangsa, belum lagi pro kontra kartu prakerja yang terus disoroti kebijakannya,  membuat hikmat peringatan kita ke 75 tahun silam dalam mengenang pidato Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI menjadi terusik, gonjang-ganjing ini seakan menjadi penghalang besar kenyataan yang menghasilkan bayangan hitam sebagai pelindung persembunyian REVISI UU MINERBA, DPR menjadi pemeran utama dalam hal ini.

Mari sedikit kita mengecek beberapa hal berikut.

Pertama, Jika masuk ke website resmi DPR RI lantas kemudian memilih menu “LEGISLASI” maka akan muncul “PROLEGNAS 2020-2024” dan “PROLEGNAS PRIORITAS”, ini adalah singkatan dari Program Legislasi Nasional, atau lebih mudah nya secara awam bahwa ini adalah daftar “perkerjaan” yang akan dan telah dilakukan oleh DPR, Bersama dengan RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) yang sebelumnya juga menjadi pemberitaan besar, REVISI UU MINERBA masuk kedalam PROLEGNAS PRIORITAS.

Baca Juga:

Kedua, RUU MINERBA merupakan warisan dari periode 2015-2019 yang juga masuk kedalam PROLEGNAS PRIORITAS pada saat itu, namun gagal dibahas karena turut menjadi sorotan utama dalam aksi demonstran masa di DPR 2019 silam. Bersama dengan desakan agar menghentikan pembahasan RUU KPK, Presiden kala itu diwakili oleh Mentri Energi dan Sumberdaya Mineral kemudian menyurati DPR untuk menghentikan dahulu pembahasan RUU MINERBA.

Ketiga, RUU MINERBA akhirnya di sah kan menjadi Undang-undang pada 12 Mei 2020 dengan 83 pasal diubah, 52 pasal baru, dan terdapat 18 pasal yang di hapuskan. Pada proses paripurna nya delapan dari total Sembilan fraksi menyetujui RUU ini.

Lantas apa yang menjadi problematika dan membuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara ini menjadi besar?

Perdasarkan pasal-pasal yang ada pada RUU minerba setidaknya terdapat beberapa pasal yang kemudian menjadi penyebab utama dari riuh nya pengesahan RUU Minerba ini, satu diantaranya adalah:

Pasal 1 ayat 28a
Pasal ini mengatur tentang  Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.
Pasal ini dianggap mengancam masyarakat karena seluruh kegiatan, mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat.
Hal ini kemudian memuncul kan berbagai aksi protes yang dilayangkan oleh masyarakat, hingga naiknya tagar #ruuminerba diberbagai platform media sosial.
Terdapat banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang seakan begitu kecewanya dengan keputusan ini, bahkan ada beberapa diantaranya menyatakan bahwa DPR tidak berpihak kepada rakyat, UU ini hanya akan menguntungkan pengusaha-pengusaha tambang yang notabene nya berskala besar, benar kah demikian?

Bisa jadi !!!

Pengesahan RUU MINERBA yang kemudian menjadi undang-undang, membawa angin segar setidaknya bagi 8 perusahan yang ijin konsesinya akan segera habis dalam waktu dekat ini, yaitu:
PT Tanito Harum
PT Atrium Indonesia
PT Kendilo Coal
PT Kaltim Prima Coal
PT Multi Harapan Utama
PT Adaro Indonesia
PT Kideco Jaya Agung
PT Berau Coal
Sehingga agar terasa adil, mari coba kita putar pertanyaan tadi, "benar kah anggapan bahwa RUU Minerba yang kini telah ditetapkan menjadi Undang-undang ini tidak akan menguntungkan pengusaha-pengusaha tambang yang notabene nya berskala besar ?"
(Semoga artikel ini bisa menjadi pengingat kita dimasa mendatang)

Thursday, April 23, 2020

Ide Mengatasi Tidak Bisa Mudik Lebaran 2020 di Tengah Wabah


Mudik lebaran 2020 merupakan suatu hal yang di tunggu-tunggu oleh banyak orang, hal ini di karenakan kegiatan berpulang kampung di saat lebaran ini kerap jadikan sebagai momen untuk kumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga.

Dengan ada nya pandemi yang saat ini tengah marak terjadi hampir di seluruh dunia, menyebabkan mudik lebaran tentu tidak bisa di lakukan, apa lagi presiden Jokowi dodo menegaskan larangannya untuk mudik, pertanggal 24 April.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perluasan penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang saat ini tengah di lakukan oleh Sebagian besar kota di Indonesia pun turut membuat momen berkumpul Bersama keluarga sedikit susah untuk di lakukan.

Bagi mereka yang mungkin memiliki keluarga yang masih dalam koridor satu wilayah, hal ini mungkin tidak terlalu terasa, namun bagai mana dengan para pendatang atau perantau di kota besar, apakah yang sebaiknya dilakukan.

Baca Juga
Fakta Seputar Idul Adha Yang Wajib Banget Kamu Ketahui

Untuk itu, berikut kami rangkum beberapa hal yang mungkin bisa atau perlu dilakukan oleh para perantau yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya untuk mengobati kerinduan yang telah banyak terkumpul.

1. Perpare Quota atau Pulsa

Hal ini kedengarannya memang sepele, namun harus diingat bahwa satu-satu nya untuk melepas kerinduan saat tidak bisa berjumpa secara langsung ya menggunakan virtual.

Kalian bisa bertegur sapa dengan menggunakan layanan video call dari berbagai aplikasi yang menyediakan fitur tersebut untuk setidaknya mengobati atau mengurangi kerinduan.

Bayangkan bagai mana jadi nya jika kalian tidak memiliki pulsa atau quota Ketika lebaran dalam keadaan pandemi ini, tentu akan sedikit kesusuhan untuk mendapatkannya, maka siapkanlah quota atau pulsa.

2.Makanan

Bagi anak kost-kost an, mudik itu selain sebagai ajang untuk bertemu dan bersilaturahmi Bersama keluarga, juga merupakan proses perbaikan gizi.

Dengan batal nya rencana mudik yang telah di persiapkan, tentu perlu untuk pra perantau mempersiapkan makan selama lebaran, hal ini di karenakan biasanya disaat lebaran tidak ada orang yang berjualan, kan jadi tidak lucu jika harus kelaparan disaat hari raya tiba.

3. Manajemen Keuangan

Dalam kondisi wabah yang tentu saja mempengaruhi perekonomian seperti ini, perlu sekali untuk dapat mengatur penggunaan uang yang dimiliki, uang keluar dan uang masuk harus benar-benar disesuaikan, akan sangat membahayakan jika keuangan tidak kalian atur sedemikian rupa.

Kalian dapat membuat catatan keluar masuk uang yang kalian miliki, dengan begitu kalian akan mampu mengetahui perkiraan uang yang kalian perlukan hingga hari raya tiba.

Itulah tadi beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh para perantau, semoga wabah ini cepat berlalu dan semuanya cepat kembali seperti semula.



Monday, March 9, 2020

Modul dan Silabus Matematika Kejar Paket B - Lengkap

Eransa - Matematika masih menjadi salah satu mata pelajaran yang begitu menyusahkan, kerumitan rumus dan soal-soal yang kadang membuat frustasi seakan menjadi problematika tersendiri saat mempelajarinya.

Panduan yang baik dan jelas dalam proses pembelajaran matematika merupakan suatu yang sangat penting dan kadang menjadi kunci bagi seorang siswa untuk dapat memahami matematika.

Bantuan buku teks begitu membantu bagi guru ataupun siswa dalam proses pembelajaran matematika.

Tidak hanya pendidikan formal, matematika juga di pelajari di pendidikan non formal seperti sekolah kesetaraan.

Dengan memiliki kurikulum yang berbeda dengan sekolah formal, maka sekolah non formal akan sangat kesusahan jika menggunakan buku teks yang sama dengan sekolah formal

Karena pentingnya buku teks sebagai media pembelajaran matematika kadang begitu susah untuk di dapatkan karena harga nya yang cukup mahal dan lumayan langkah, sehingga berdasarkan hal tersebut, berikut kami bagikan link download modul dan silabus matematika bagi sekolah non formal.



Silahkan di download secara gratis, semoga dapat membantu dan bermanfaat.

Saturday, February 22, 2020

Apakah Itu Omnibus Law?


Omnibus Law, menjadi salah satu pembahasan yang begitu sering sepertinya di gema kan dewasa ini, teriakan pro dan kontra menyebar kemana-mana, media masa seakan tak berhenti menyorotnya ditengah kondisi bangsa yang sedangan tidak baik-baik saja.

Gaungan dari berbagai kelompok yang mempertanyakan perlukah Omnibus Law ini kemudian di sah kan seakan bersautan dengan pemerintah yang mengusulkan. Diskusi-diskusi politik dan kebangsaan ramai membicarakan tentang regulasi yang sepertinya menjadi terobosan ini, maka sebenarnya apakah Omnibus Law itu?

Tuliskan ini akan membahas secara singkat dengan bahasa yang sederhana mengenai pertanyaan apakah "Omnibus Law itu", silahkan pembaca tuliskan di kolom komentar jika ada yang keliru dalam tulisan ini atau pun sekedar menanggapi.

Omnibus Law merupakan suatu regulasi yang digunakan untuk menggabungkan beberapa substansi hukum menjadi satu, atau dalam bahasa yang lebih sederhananya bahwa Omnibus Law ini akan menggabungkan dan atau membatalkan beberapa undang-undang yang saling berhubungan, dan membuat nya menjadi satu atau beberapa saja.

Dengan adanya Omnibus Law maka akan berkurangnya jumlah undang-undang yang saat ini digunakan oleh negara. Katakanlah dari seribu undang-undang, itu semua bisa diringkas menjadi beberapa ratus saja dengan berbagai pertimbangan.

Sejarah Awal Omnibus Law

Omnibus sendiri berasal dari bahasa latin yang berarti “untuk segalanya”, regulasi ini dilakukan oleh Amerika pada tahun 1888 guna melaksanakan perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api, yang pada saat itu di sebut Omnibus Bill.

Di Indonesia sendiri pembahasan terkait Omnibus Law ini menjadi besar diawali oleh pidato pertama Presiden Jokowi Dodo setelah di lantik untuk periode kepemimpinan ke dua dengan masa bakti 2019-2024.

Dalam pidatonya tersebut Jokowi ingin melakukan penyederhanaan terkait regulasi yang saat ini berbelit-belit agar lebih ringkas, sebagai contoh yakni UU Cipta Lapangan kerja yang akan merevisi beberapa undang-undangn atau bahkan puluhan menjadi satu.

Selain dari pada itu berdasarkan riset yang kami lakukan, bahwa RUU Omnibus law telah di serahkan ke DPR untuk kemudian di bahas, bersama dengan RUU Cipta lapangan kerja tersebut setidaknya ada satu rancangan undang yang juga mengacu pada Omnibus Law ini yaitu RUU Perpajakan.

Tahukan pembaca bahwa sebenarnya di Indonesia sendiri Omnibus Law pernah dilakukan pada legislasi PP Pengganti UU No.01 tahun 2007 tentang akses informasi untuk kepentingan perpajakan/ Automatic Exchange of Information-AEol (Perppu AEoI), yang kemudian di sahkan menjadi UU No. 09 tahun 2017 oleh DPR, lalu membatalkan pasal-pasal yang ada di Undang-undang.

Sebut saja salah satu nya adalah Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya.

Apa sajakah kelemahan dan kelebihan dari Omnibus Law?

Jika kita berbicara tentang suatu perubahan, maka tentu hal tersebut akan erat kaitannya dengan kelebihan dan kelemahan, hal ini juga berlaku untuk regulasi dari Omnibus Law itu sendiri. 

Dari berbagai aspek sudut pandangpun, tentu banyak tanggapan-tanggapan yang beragam terkait hal ini, karena merupakan sesuatu yang di anggap baru.

Kelebihan dari omnibus law ini, beberapa di antara nya adalah:

1. Akan menjadi solusi bagi beberapa peraturan yang saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

2. Akan adanya kemudahan dalam instrument usaha, hal ini berlaku untuk investor lokal maupun luar negeri, dan para pelaku wisrausaha baru.

3. Efisinsi dalam penyusunan undang-undang akan mungkin di capai dengan baik.

Dan sebagainya.

Namun Selain dari pada itu, kekurangan yang ada di Omnibus Law ini diantaranya adalah:

1. Akan berubahnya sistem pengupahan yang dianggap merugikan para buruh.

2. Kemungkinan dipangkasnya kewanangan yang dimiliki oleh DPR sebagai pembentuk UU yang demokratis

3. Berpotensi mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang

Dan Sebagainya.

Dari semua hal tersebut, tentulah DPR sebagai lembaga yang sangat erat kaitannya dengan per undang-undangan ini perlu harus hati-hati dalam mengambil sikap agar terhindar dari ketidak percayaan oleh masyarakat yang dapat berakibat buruk.

Follow by Email